Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara bersama-sama.

BUMDes hadir sebagai instrumen penting untuk mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui BUMDes, desa didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber dayanya, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, pariwisata, jasa keuangan, maupun sektor lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan dikelola secara profesional dan partisipatif, BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi desa, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas ekonomi warga, dan memperkuat kemandirian desa. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep, pengelolaan, dan tantangan BUMDes menjadi sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.